Dalam upaya menyelesaikan masalah honorer yang telah lama berlangsung, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dengan mengumumkan formasi rekrutmen terbesar dalam sejarah.
Presiden Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menyelesaikan status 1,8 juta honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan memberikan prioritas pada tenaga guru dan non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tahun ini, pemerintah menetapkan lima prioritas ASN yang akan direkrut, dengan fokus utama pada pengadaan guru dan tenaga non-ASN.
Sejalan dengan itu, rekrutmen fresh graduate juga mencapai puncaknya, dengan 600.000 formasi yang disediakan untuk instansi keuangan negara (IKN) dan 400.000 formasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.
Namun, beberapa daerah masih belum merespons secara efektif terhadap inisiatif ini, khususnya dalam menangani masalah honorer.
Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan rekrutmen ASN, namun belum semua daerah memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.
Dalam rangka meningkatkan tata kelola birokrasi, pemerintah memberikan perhatian khusus pada rekrutmen talenta digital.
Terdapat inisiatif untuk merekrut auditor di tingkat kabupaten dan kota guna mengatasi kekurangan auditor yang ada.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki talenta digital yang kompeten dalam menginisiasi perbaikan tata kelola birokrasi, termasuk pengembangan layanan digital.
Pemerintah juga sedang mencari solusi untuk merekrut talenta digital yang tidak hanya memiliki kualifikasi akademik, tetapi juga kemampuan praktis dalam pengembangan sistem digital.
