Kritikalitas dalam mengelola data penerima bantuan juga dijaga melalui proses verifikasi yang ketat, termasuk pencocokan data dengan lembaga resmi seperti Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan BPJS Ketenagakerjaan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat dengan tepat.
Adanya peningkatan dalam pengelolaan data dan pengawasan ini juga diperkuat oleh partisipasi besar dari relawan.
Lebih dari 2 juta relawan membantu dalam proses pelaporan dan verifikasi untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada yang membutuhkan dengan benar.
Dengan demikian, perubahan menuju transfer tunai untuk bantuan sosial di Kementerian Sosial mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial di Indonesia. ***
