Setelah uji publik, RPP Manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi bersama Kementerian Sekretariat Negara.
DPR RI dan Menpan RB juga akan membuat regulasi mengenai hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan PNS, termasuk aturan pangkat, golongan, dan jabatan.
5. Surat Edaran Seragam ASN:
Fraksi PKS dan Komisi 2 akan menyurati Menpan RB agar memberikan surat edaran kepada kepala daerah untuk menghilangkan dikotomi seragam antara PNS dan P3K.
6. Kontrak P3K:
Tidak ada lagi pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin.
Jika ada pemutusan kerja tanpa alasan, maka dapat dilaporkan.
7. Nasib Honorer:
Kemempan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya pada pengadaan P3K 2024.
Regulasi ini termasuk pengadaan tenaga teknis untuk berbagai posisi berdasarkan kualifikasi pendidikan.
Informasi Kedua: SK P3K dan Masa Tunggu
Pengurus pusat guru passing grade GFIN menyampaikan bahwa SK P3K baru akan diberikan pada Juni 2025.
Ini tentu membuat honorer merasa terkejut karena pada Januari 2025 tidak ada lagi status honorer, sehingga gaji distop.
Honorer harus mempersiapkan diri dengan menabung karena ada kemungkinan honor mereka dihentikan mulai Januari hingga Juni 2025.
Demikian informasi update kali ini. ***
