Tenaga honorer yang tidak terdata merasa perlu diakomodasi dalam seleksi P3K agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tuntas.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat berkoordinasi untuk membahas nasib tenaga honorer yang tidak masuk database BKN.
Penyelesaian masalah tenaga honorer ini tidak hanya penting bagi keadilan, tetapi juga bagi efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan tenaga kerja di instansi pemerintah.
Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, diharapkan semua tenaga honorer dapat diakomodasi dengan baik dan diberi kesempatan untuk diangkat menjadi P3K.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih telah menyimak, dan semoga informasi ini bermanfaat. ***
Follow Bungko News
Berita dan informasi menarik lainnya di Google News untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
Klik Disini
