Lebih lanjut, Bima juga menyoroti bahwa di tahun 2025, program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan membutuhkan anggaran sebesar Rp71 triliun.
Oleh karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan kenaikan gaji PNS agar tidak menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara PNS dan pekerja swasta.
Kenaikan gaji PNS selama masa pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah yang pertama kalinya.
Sebelumnya, pada tahun 2015, gaji PNS naik sebesar 6%, diikuti dengan kenaikan sebesar 5% pada tahun 2019.
Tahun ini, gaji PNS kembali naik sebesar 8%, menjadikan kenaikan ini sebagai salah satu kado perpisahan dari Presiden Jokowi kepada para PNS dan pensiunan.
Namun, harapan ini tetap harus disertai dengan kehati-hatian.
Kenaikan gaji yang terlalu besar tanpa memperhatikan kondisi fiskal negara dapat berakibat buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.
Oleh karena itu, usulan kenaikan gaji di kisaran 5% hingga 8% dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjaga daya beli PNS di tengah inflasi yang diprediksi akan mencapai 7% hingga 8%. ***
