Untuk keluarga korban pelanggaran HAM berat, pemerintah juga menyediakan bentuk bantuan tambahan seperti jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat Prioritas, beasiswa pendidikan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta bantuan ekonomi berupa ternak sapi atau traktor.
Proses Verifikasi dan Validasi Data
Agar bantuan ini tepat sasaran, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil dan Komnas HAM melakukan verifikasi dan validasi data penerima secara ketat.
Hanya keluarga yang memiliki data valid dan sesuai dengan NIK yang terdaftar dalam KK yang berhak menerima bantuan ini.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, menyatakan bahwa program bantuan sosial ini adalah langkah nyata pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga telah memberikan instruksi kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan lancar.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban keluarga yang membutuhkan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Bagi keluarga yang memenuhi kriteria, bantuan ini diharapkan dapat menjadi penopang dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencairan bantuan sosial ini, masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah.
Pastikan data dalam Kartu Keluarga Anda sesuai dan valid agar dapat menerima manfaat dari bantuan ini. ***
