Pada tahun ini, pemerintah membuka peluang besar bagi para fresh graduate dengan menyediakan formasi ASN (Aparatur Sipil Negara) hingga 600.000 posisi.
Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 250.000 formasi yang berhasil diusulkan oleh berbagai daerah dan provinsi.
Padahal, rekrutmen kali ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi fresh graduate untuk bergabung dengan ASN.
Rekrutmen ASN tahun ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan kapasitas birokrasi digital.
Namun, beberapa daerah tampaknya belum memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal.
Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, tidak mengusulkan satu pun formasi ASN baru, meski kebutuhan auditor di daerah tersebut cukup tinggi.
“Auditor tidak bisa diisi oleh tenaga P3K, jadi formasi untuk auditor harus diisi oleh PNS baru,” tegas seorang pejabat dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring.
Kebijakan rekrutmen ASN tahun ini juga menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Oleh karena itu, formasi yang diprediksi akan terdisrupsi oleh teknologi, seperti tenaga teknis, banyak yang tidak disetujui.
“Kami ingin merekrut talenta baru yang bisa mendukung digitalisasi birokrasi,” lanjut pejabat tersebut.
Sayangnya, beberapa daerah tampaknya belum siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan talenta digital.
Di Sulawesi Tengah, misalnya, meskipun provinsi tersebut mengusulkan 540 formasi ASN, namun banyak kabupaten kota tidak mengusulkan formasi untuk talenta digital.
Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat digitalisasi birokrasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, di daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, formasi ASN yang diusulkan cukup besar.
