Pada Senin (28/10/2024) beberapa waktu yang lalu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengumumkan bahwa desa-desa di Indonesia akan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pengentasan stunting di tingkat desa.
Program ini akan didukung oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan desa dalam menyelenggarakan distribusi pangan bergizi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.
Yandri Susanto menyampaikan bahwa P2KTD akan menjadi bagian integral dari program nasional yang mendukung percepatan penurunan angka stunting serta peningkatan kesehatan masyarakat.
Desa-desa di seluruh Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan layanan teknis yang diberikan oleh P2KTD untuk menyusun dan mengembangkan mekanisme distribusi pangan yang lebih efisien dan merata.
“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” ujar Mendes PDT dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin (28/10/2024).
Program ini memiliki tujuan besar untuk mengurangi angka stunting, yang merupakan salah satu tantangan kesehatan besar di Indonesia, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap makanan sehat dan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dukungan pemerintah ini sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
Selain itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Program MBG juga bertujuan untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) dalam menyediakan bahan pangan lokal yang bergizi dan sehat.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung ketersediaan pangan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di tingkat desa.
“Hal ini sejalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahap awal Program MBG, yang memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” jelasnya.
