Ketentuan dan Alasan Pemberhentian PPPK Paruh Waktu Berdasarkan SK Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025

Dalam putusan kedua puluh dua, beberapa kewajiban tersebut mencakup:

1. Kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945
   Pegawai wajib setia pada ideologi negara, konstitusi, dan pemerintahan yang sah.
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   PPPK Paruh Waktu harus mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pelaksanaan Nilai Dasar dan Kode Etik ASN
   Nilai dasar ASN, kode etik, serta kode perilaku harus diimplementasikan dalam menjalankan tugas.
4. Menjaga Netralitas
   PPPK Paruh Waktu wajib menjaga netralitas, khususnya terkait politik.

Kesimpulan
Surat Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 merupakan regulasi penting yang memberikan landasan hukum bagi PPPK Paruh Waktu, mulai dari pengangkatan hingga pemberhentiannya.

Dengan berbagai ketentuan yang telah dirumuskan, diharapkan pegawai ini dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. ***