Mereka khawatir status mereka sebagai pegawai kontrak justru membuat mereka semakin rentan diberhentikan sewaktu-waktu tanpa ada jaminan kesejahteraan yang pasti.
Dengan berbagai opsi yang ada, tenaga honorer kini masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai skema mana yang akan diambil.
Apakah pemerintah benar-benar akan memotong gaji PNS sebesar 10% demi mengangkat honorer menjadi P3K penuh waktu?
Apakah P3K paruh waktu akan menjadi solusi yang adil?
Atau justru skema outsourcing yang akan lebih banyak diterapkan?
Yang jelas, tenaga honorer masih berharap adanya kebijakan yang berpihak pada mereka, mengingat pengabdian mereka yang telah bertahun-tahun di dunia pendidikan maupun sektor lainnya.
Apapun keputusan yang diambil, pemerintah diharapkan bisa mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.
Satu hal yang pasti, perdebatan ini masih akan terus berlanjut hingga kebijakan final benar-benar ditetapkan.
Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya! ***
