Tidak hanya itu, rapat juga menyinggung tentang tantangan besar yang dihadapi pemerintah terkait dengan beban fiskal akibat meningkatnya jumlah penerima pensiun.
Pemerintah tengah mengupayakan solusi melalui peraturan pemerintah (PP) yang mengatur sistem pensiun bagi ASN, yang diharapkan dapat meringankan beban fiskal ke depan.
Hal ini masih dalam tahap pembahasan di pemerintah, dan akan segera dibawa ke DPR untuk mendapatkan masukan lebih lanjut.
Namun, masalah harmonisasi antara program pensiun ASN dengan sistem lain, seperti BPJS, juga menjadi perhatian.
Meskipun ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan integrasi program pensiun ASN dengan BPJS, upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem tetap dilakukan.
Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa reformasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan sistem pensiun yang lebih berkelanjutan untuk masa depan.
Secara keseluruhan, rapat tersebut menunjukkan komitmen bersama antara Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen untuk terus meningkatkan sistem pembayaran pensiun di Indonesia, menjamin kesejahteraan para pensiunan, dan mengelola beban fiskal negara secara lebih bijaksana.
Reformasi ini diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang telah mengabdikan diri sebagai ASN dalam pelayanan publik. ***
Halaman : 1 2
