Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Perangkat Desa Seharusnya Diangkat ASN atau PPPK? Berikut Ulasannya

Gambar: updesa.com

“Kami tidak mau menjadi PPPK, kami mau menjadi PNS. PPPK itu tidak ada jaminannya, tidak ada kepastian hukumnya, tidak ada jenjang karirnya. Kami sudah bekerja keras selama ini, kami berhak mendapatkan penghargaan dari negara,” kata Ketua PPDI Kabupaten Bireuen, Aceh, Muzakkir.

Sementara itu, Kemendagri menegaskan bahwa perangkat desa tidak bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK. Alasannya, perangkat desa memiliki cara dan jam kerja yang berbeda dengan ASN. Perangkat desa juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, melainkan hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa.

Baca Juga:  Status Kepegawaian Perangkat Desa Tahun 2024

“Perangkat desa itu tidak bisa diangkat menjadi ASN, karena ASN itu ada aturannya sendiri. ASN itu ada jam kerjanya, ada disiplinnya, ada kewenangannya. Perangkat desa itu tidak punya kewenangan, hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa,” kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Taufik Madjid.

Baca Juga:  Status Perangkat Desa di 2024: PNS, PPPK, atau Tetap?

Dengan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat desa, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana.

Follow Bungko News
Follow Bungko News
Berita dan informasi menarik lainnya di Google News untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
Klik Disini
Halaman: 1 2 3 4 5
Sebelumnya Selanjutnya
Share:

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.