Banyak ASN P3K yang hanya mendapatkan kontrak kerja selama satu tahun, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
Kontrak jangka pendek ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam karir dan kesejahteraan ASN.
5. Perbedaan Perlakuan antara PNS dan P3K
ASN P3K sering kali merasa diperlakukan berbeda dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama dalam hal kenaikan pangkat dan jenjang karir.
Selain itu, seragam yang berbeda juga menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan di tempat kerja.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan redistribusi ASN berdasarkan kebutuhan riil di setiap daerah.
Langkah ini harus disertai dengan peningkatan jumlah formasi yang dibuka setiap tahunnya agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa semua daerah memberikan TPP atau Tukin kepada ASN.
Ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran khusus dan memantau pelaksanaannya secara ketat.
Peraturan yang mengatur rekrutmen ASN harus memberikan perlindungan kepada guru swasta yang ikut serta dalam seleksi P3K.
Misalnya, memastikan bahwa mereka tidak di-PHK hanya karena mengikuti seleksi tersebut.
Kontrak kerja bagi ASN P3K sebaiknya diperpanjang lebih dari satu tahun, minimal hingga lima tahun, untuk memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik.
Selain itu, ASN P3K harus diberi kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan kenaikan pangkat seperti PNS.
Pemerintah harus memastikan kesetaraan perlakuan antara PNS dan P3K, termasuk dalam hal seragam, tunjangan, dan kesempatan karir.
Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis.
