Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2024 menjadi sorotan utama dengan berbagai kebijakan baru yang diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam sistem pengaturannya.
Langkah-langkah ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan era digital dan fokus pada pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Proses Panjang dan Persiapan Regulasi
Pengadaan ASN melalui proses yang cukup panjang, mulai dari surat permintaan kebutuhan hingga penetapan formasi nasional.
Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), tengah mempersiapkan beberapa keputusan penting terkait implementasi Peraturan Menteri (Permen) Pan No. 6 Tahun 2024.
Harapannya, regulasi-regulasi ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam sistem pengaturan ASN.
Prioritas Pengadaan ASN
Fokus utama kebijakan ini adalah pada pelayanan dasar, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Untuk instansi pusat, talenta-talenta baru akan diarahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang memerlukan tenaga dengan kemampuan digital yang baik.
Pengurangan Rekrutmen Jabatan
Dalam upaya mengurangi dampak transformasi digital, KemenPAN RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana mengurangi rekrutmen jabatan yang tidak selaras dengan perkembangan teknologi.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan era digital.
Proses Pengadaan ASN Tahun 2024
Proses pengadaan ASN dimulai dengan pengajuan usulan kebutuhan melalui platform digital, disertai dengan izin prinsip dan pertimbangan teknis dari BKN.
Setelah formasi nasional dan kebutuhan ASN ditetapkan, KemenPAN RB akan segera mengumumkan kebutuhan ASN secara nasional untuk tahun 2024.
Jumlah kebutuhan ASN untuk tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 284.454 formasi, yang terdiri dari:
