Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat pada Maret 2024 tidak terkait dengan Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran akan potensi politisasi bansos di tengah situasi pemilu.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa bansos diberikan kepada masyarakat sebagai respons terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok akibat fenomena alam El-Nino.
Pemberian bantuan sosial kepada warga tidak mampu di awal tahun menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan.
Pada tahun 2024, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp496,8 triliun, yang merupakan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Berbagai jenis bansos telah disiapkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, termasuk:
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino:
Diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp400.000 per KPM, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Bansos Beras:
Bantuan pangan berupa beras disalurkan kepada 22 juta KPM di seluruh Indonesia, dengan jadwal penyaluran hingga bulan Maret dan akan dilanjutkan hingga Juni.
3. Program Keluarga Harapan (PKH):
Disalurkan dalam 4 tahapan sepanjang tahun, melibatkan balita, ibu hamil, siswa sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
4. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT):
Diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi terendah melalui kartu keluarga sejahtera, dengan bantuan uang senilai Rp400.000 per KPM dalam 6 tahap.
Melalui berbagai jenis bansos ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok akibat fenomena alam El-Nino.
Penyaluran bansos dilakukan secara transparan dan bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. ***
