Dengan adanya hak pensiun yang kini diakui, serta gaji yang lebih baik, harapan besar muncul untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK secara keseluruhan. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Seiring dengan itu, langkah ini juga akan menarik minat profesional yang berkualitas untuk bergabung dengan sektor publik, memperkuat birokrasi pemerintah yang selama ini sangat bergantung pada kontribusi para ASN.
Para PPPK yang sebelumnya merasa terpinggirkan, kini dapat lebih fokus pada pengembangan diri mereka, karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan hak yang setara dengan PNS dalam hal jaminan masa depan. Dengan adanya tunjangan pensiun, gaji yang lebih baik, serta kesejahteraan yang merata, diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun dapat terjaga dengan baik.
Kesimpulan
Dengan disahkannya UU ASN 2023, hak pensiun bagi PPPK kini bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang semakin mendekat. Tunjangan pensiun yang sebelumnya tidak ada, kini menjadi hak yang wajib diberikan kepada seluruh ASN, termasuk PPPK. Meskipun ketentuan mengenai besaran pensiun masih harus menunggu peraturan lebih lanjut, langkah ini sudah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem kepegawaian yang lebih adil dan merata. Dengan adanya perubahan ini, PPPK diharapkan dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik mereka, dan lebih banyak tenaga profesional yang tertarik untuk berkarir di sektor ini. ***
