Pada pertemuan yang berlangsung hangat di Student Center Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Halim, mengadakan diskusi mendalam dengan para Kepala Desa (Kades) dari Jawa Timur. Pertemuan ini, yang diadakan pada Rabu sore, 13 Juli 2022, membahas dua topik utama yang penting bagi masa depan pembangunan desa: alokasi dana operasional untuk Kades dan wacana perpanjangan masa jabatan Kades.
Alokasi Dana Operasional: Keamanan dan Kebijakan yang Lebih Baik
Gus Halim menyetujui pentingnya alokasi dana operasional untuk Kades, mengakui peran strategis mereka dalam pembangunan desa. Dana operasional ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi Kades dalam menjalankan tugas mereka, termasuk pengelolaan dana bantuan desa. “Peran Kades sangat strategis bagi pembangunan. Selain itu, dana operasional bisa menunjang Kades membuat kebijakan yang baik dan tentunya masyarakat desa yang merasakan,” ujar Gus Halim.
Dengan adanya dana operasional, Kades akan memiliki payung hukum untuk menggunakan dana tersebut dalam kegiatan operasional mereka. Gus Halim menekankan bahwa ia sedang berjuang agar besaran dana tersebut dapat mencukupi kebutuhan operasional Kades tanpa mengurangi alokasi untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.
Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Stabilitas dan Pengurangan Konflik
Mengenai masa jabatan Kades, Gus Halim menyatakan dukungannya untuk perpanjangan masa jabatan menjadi 18 tahun, yang dibagi menjadi dua periode atau sembilan tahun per periode. Alasan di balik wacana ini adalah untuk mengurangi frekuensi konflik dan dinamika benturan kepentingan yang sering terjadi di desa, terutama selama pemilihan Kades. “Supaya tidak terlalu sering dinamika yang cukup keras terjadi di desa,” kata Gus Halim.
Komitmen Membangun Desa: Aspirasi dan Harapan
Setelah mendengarkan aspirasi dari para Kades, Gus Halim mengakhiri sambutannya dengan mengajak mereka untuk meningkatkan kualitas dan komitmen dalam membangun desa. Kades yang berkualitas dan berkomitmen diharapkan dapat mengatur program yang baik untuk mendukung percepatan pembangunan desa. “Saya berharap dengan sangat, apa yang menjadi kebijakan ini dipahami betul Kades sebagai pemangku kepentingan di desa kemudian disosialisasikan agar terjadi percepatan dalam pembangunan desa,” tutup Gus Halim.
Diskusi ini juga dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito, dan Kepala Badan Pengembangan Informasi, Ivanovich Agusta, yang turut memberikan dukungan dan masukan dalam pembahasan topik-topik vital tersebut.
Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang diskusi yang terjadi antara Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan para Kepala Desa di Jawa Timur.
