Dalam upaya memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan peningkatan alokasi dana bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024.
Total alokasi yang diumumkan mencapai Rp493,5 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp20,5 triliun dari tahun sebelumnya.
Kenaikan ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menegaskan komitmen pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai alat untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Penggunaan APBN adalah hasil diskusi dan persetujuan bersama DPR, memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Bansos, yang berfungsi sebagai shock absorber, menjadi salah satu intervensi kunci APBN dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pangan saat ini.
Selain penyaluran bansos, pemerintah juga mengintervensi melalui anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp104,2 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi Rp114,3 triliun pada 2024.
“Intervensi ini mencakup berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pertanian, memperkuat infrastruktur, serta pengembangan sentra-sentra produksi,” jelas Sri Mulyani.
Di samping itu, pemerintah juga gencar menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan. BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret, dengan pencairan dipercepat pada Februari. Untuk BLT ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,25 triliun dari APBN.
Lebih lanjut, bantuan beras seberat 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) juga telah diperpanjang hingga Juni 2024, memberikan kepastian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Penyaluran bansos yang intensif ini bertepatan dengan tahun pemilihan umum 2024, menimbulkan diskusi tentang timing dan dampaknya terhadap perekonomian dan politik nasional. ***
