Kabar baik untuk jutaan tenaga honorer di Indonesia! Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada 2024.
Proses ini bertujuan untuk mengakomodasi sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di berbagai instansi pemerintah.
Bagi tenaga honorer yang telah lama menunggu kejelasan nasibnya, ini menjadi angin segar.
Namun, tentu saja proses ini tidak serta merta dilakukan begitu saja.
Nantinya, setiap honorer harus melalui seleksi dan tes yang diadakan pemerintah agar bisa diangkat menjadi P3K.
Jadi, seperti apa mekanisme dan proses yang akan dilalui?
Dukungan DPR RI untuk Pengangkatan Honorer
Komisi II DPR RI, yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dan aparatur negara, turut aktif mengawal proses ini agar berjalan dengan lancar dan adil.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rianta dari Fraksi PDI Perjuangan, DPR berkomitmen untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam seleksi ini.
Rianta menjelaskan, “Kami di Komisi II terus menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar seluruh tenaga honorer dapat diselesaikan pada akhir Desember 2024. Ini adalah komitmen kami untuk menyelesaikan persoalan honorer secara manusiawi.”
Namun, Rianta juga menyadari bahwa ada kendala terkait anggaran yang menjadi tantangan bagi pemerintah.
“Meskipun ada tarik ulur, akhirnya ada kesepakatan bahwa seluruh tenaga honorer akan diselesaikan,” tambahnya.
Mekanisme Seleksi P3K dan Tantangan Daerah
Rekrutmen P3K ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.
Salah satu aturan yang menjadi perhatian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai di daerah tidak boleh melebihi 30% dari anggaran daerah.
Hal ini tentu menjadi tantangan bagi daerah yang anggaran pendapatannya kecil.
