Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah menggodok perubahan skema pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rencana ini mencuat dengan tujuan mengurangi beban anggaran negara yang saat ini dinilai cukup berat, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar kepada para ASN.
Saat ini, skema pensiun ASN menggunakan sistem pay-as-you-go (paygo), di mana dana pensiun berasal dari iuran ASN sebesar 4,75% dari gaji yang dikelola oleh PT Taspen, ditambah kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam skema baru yang disebut fully funded, iuran akan dihitung berdasarkan persentase dari take home pay (THP) ASN, bukan hanya dari gaji pokok.
Dengan demikian, uang pensiun yang diterima diharapkan lebih besar dibanding skema sebelumnya.
Alex, perwakilan dari Kemenpan RB, menjelaskan bahwa skema ini memberikan peluang bagi ASN untuk menerima uang pensiun hingga Rp1 miliar dalam satu kali pembayaran.
Skema ini menggunakan pendekatan seperti asuransi atau investasi, di mana dana pensiun diakumulasi selama masa kerja ASN dan dikembalikan dalam bentuk manfaat penuh saat pensiun.
Penerapan skema fully funded direncanakan berlaku bagi ASN baru yang direkrut ke depannya.
Sementara itu, ASN yang sudah bekerja tetap menggunakan skema pensiun lama.
Hal ini untuk menjaga transisi yang lancar dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada semester pertama 2023 mencatat terdapat 4.282.429 ASN aktif di Indonesia, termasuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.679.930 ASN mendekati masa pensiun.
Tren penuaan populasi ini menjadi perhatian serius, karena memberikan tekanan besar pada APBN.
Hingga tahun 2021, anggaran yang dikeluarkan negara untuk dana pensiun ASN mencapai Rp2.800 triliun.
