Lembaga arbitrase tersebut akan dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan melibatkan perwakilan dari asosiasi media dan asosiasi platform digital.
Perpres ini juga memberikan sanksi administratif bagi platform digital yang tidak mematuhi ketentuan Publisher Rights.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, pemblokiran, hingga pencabutan izin usaha.
Menanggapi Perpres ini, Google Indonesia mengatakan akan segera mempelajari detailnya.
“Kami memahami pemerintah telah mengesahkan peraturan tentang penerbit berita, dan kami akan segera mempelajari detailnya,” kata perwakilan Google Indonesia melalui pesan singkat kepada Tekno Liputan6.com.
Google Indonesia juga menyatakan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap industri media di Indonesia melalui berbagai program dan inisiatif.
“Kami telah berinvestasi secara signifikan untuk mendukung industri media di Indonesia, termasuk melalui Google News Initiative, Google News Showcase, dan program pelatihan jurnalis,” kata perwakilan Google Indonesia.
Sementara itu, Facebook Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait Perpres ini.
