Bansos 2025: Beras 10 Kg Per Bulan dan Subsidi Listrik untuk Masyarakat, Ini Rinciannya
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai insentif dalam paket stimulus ekonomi 2025, yang akan mencakup sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.
Salah satu kebijakan yang dijamin akan cair adalah pemberian bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan bagi penerima manfaat.
Bantuan ini akan diberikan kepada sekitar 16 juta keluarga penerima bantuan pangan (PBP) selama dua bulan, yaitu pada Januari dan Februari 2025.
Bantuan sosial berupa beras 10 kg per bulan ini ditujukan untuk warga yang termasuk dalam desil 1 dan 2, yaitu kelompok yang berada pada tingkat pendapatan terendah.
Paket bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama yang terkait dengan kebutuhan pangan.
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di level rumah tangga.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyediakan insentif lain berupa diskon biaya listrik sebesar 50% selama dua bulan pertama tahun 2025, yaitu pada Januari dan Februari.
Program diskon ini akan berlaku untuk pelanggan listrik dengan daya terpasang hingga 2.200 VA.
Berdasarkan data dari PT PLN, sekitar 81,4 juta pelanggan akan mendapatkan manfaat dari diskon listrik ini, yang terdiri dari berbagai golongan daya, termasuk 24,6 juta pelanggan dengan daya 450 watt, 38 juta pelanggan dengan daya 900 watt, 14,1 juta pelanggan dengan daya 1.300 watt, serta 4,6 juta pelanggan dengan daya 2.200 watt.
Mekanisme penerapan diskon listrik ini cukup sederhana.
Untuk pelanggan listrik prabayar (token), jika mereka membeli token senilai Rp100.000, maka yang harus dibayar hanya Rp50.000 saja.
Sedangkan untuk pelanggan pascabayar, diskon akan langsung dipotong dari tagihan listrik yang harus dibayar.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga dalam menghadapi biaya kebutuhan dasar yang semakin tinggi.
