Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

BARU SAJA! BKN Sampaikan Data Alokasi Formasi PPPK dan Sisa Honorer Untuk Penataan NON ASN Jadi PPPK

Mengelola dan Mengintegrasikan Data untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Kebutuhan Mendesak Integrasi Data dalam Sektor Publik

Dalam konteks pemerintahan yang modern, pengelolaan dan penyajian informasi menjadi kritikal.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Sony, direktur pengelolaan data, setiap ujung kebijakan negara pada akhirnya berkaitan dengan data.

Hal ini menegaskan pentingnya posisi data dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Tantangan Interoperabilitas Data

Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah interoperabilitas antara sistem-sistem yang beroperasi secara independen.

Dengan lebih dari 27.000 aplikasi yang berjalan secara terpisah di Indonesia, kebutuhan untuk sistem yang terhubung adalah mendesak.

Interoperabilitas ini penting terutama dalam pengelolaan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) dan penyajian layanan administrasi yang efektif.

Inisiatif Digitalisasi oleh Presiden

Respon terhadap tantangan ini telah diperkuat dengan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden, termasuk regulasi terkait RPP manajemen ASN yang mengharuskan sistem digital terintegrasi.

Ini menunjukkan sebuah langkah progresif menuju transformasi digital di sektor publik, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.

Implementasi dan Kebutuhan Data ASN

Pada tingkat implementasi, ada kebutuhan mendesak untuk merekrut ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan melalui proses yang transparan dan berbasis merit.

Dengan adanya prediksi kebutuhan formasi ASN yang mencapai jutaan, pentingnya sistem pengelolaan data yang baik menjadi semakin terlihat.

Ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di masa depan.

Komitmen untuk Penyelesaian Masalah Non-ASN

Halaman: 1 2
Selanjutnya
Share: