Pada 16 Agustus lalu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menggelar konferensi pers yang sangat dinantikan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai topik penting dibahas, salah satunya yang sangat menarik perhatian publik adalah isu kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk guru, pada tahun 2025.
Pemaparan Sri Mulyani di RAPBN 2025
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 adalah anggaran tematik yang mendukung agenda prioritas pembangunan nasional.
Fokus utama anggaran ini adalah pendidikan, infrastruktur, hukum dan keamanan, ketahanan pangan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
Total anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan mencapai Rp722,6 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pembangunan sekolah unggulan.
Selain itu, anggaran pendidikan ini juga mencakup renovasi sekolah, pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, penguatan link and match antara pendidikan vokasi dengan pasar kerja, serta program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Agenda Prioritas Lain dalam RAPBN 2025
Selain sektor pendidikan, RAPBN 2025 juga mengalokasikan dana besar untuk sektor infrastruktur, yakni sebesar Rp400,3 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, bendungan, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan ibu kota negara baru (IKN) juga menjadi salah satu prioritas, dengan fokus pada keberlanjutan dan transformasi ekonomi.
Tak kalah penting, sektor hukum dan keamanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp382,3 triliun.
