Sesuai dengan arahan Presiden bahwa strategi perpindahan menuju IKN bukan hanya perpindahan fisik saja, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terintegrasi secara nasional menuju smart government.
Dalam penerapan smart government yang mengedepankan sistem kerja fleksibel, kolaboratif, dan gesit di IKN melalui dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.
“Saya menghadap Pak Seskab [Pramono Anung] untuk membahas bagaimana skenario baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait pemindahan PNS di IKN. Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan PNS untuk persiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan RI di IKN pada Agustus mendatang, kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024,” kata Anas. ***
