Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa.
Di balik upaya ini, terdapat niat tulus untuk memberdayakan sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan layanan umum yang berkualitas di tingkat desa.
Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian BUMDes yang baru saja diupdate merupakan respons atas kebutuhan akan regulasi yang lebih baik dalam mengelola BUMDes.
Sebelumnya, Perdes ini merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Penataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pendagadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes/BUMDesma).
Perdes Pendirian BUMDes ini telah melalui proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Mengapa perlu adanya pembaruan pada Perdes Pendirian BUMDes? Hal ini karena dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) yang mengatur tentang BUMDes, dijelaskan bahwa BUMDes/BUMDesma yang telah berdiri sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib untuk melakukan penyesuaian dan memberikan pemberitahuan perubahan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
