Pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan yang menarik perhatian banyak pihak, terutama terkait dengan anggaran perlindungan sosial atau yang biasa dikenal sebagai bantuan sosial (bansos).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana peningkatan anggaran perlindungan sosial untuk pemerintahan mendatang, yang diperkirakan akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran.
Peningkatan Anggaran dan Dampaknya
Salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi adalah rencana peningkatan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 8 triliun dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, anggaran ini telah mencapai Rp 496 triliun, dan akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 500 triliun pada tahun 2025.
Namun, perlu diingat bahwa anggaran perlindungan sosial tidak hanya mencakup bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tetapi juga berbagai program lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan subsidi energi.
Apa Artinya bagi Penerima PKH dan BPNT?
Peningkatan anggaran ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, terutama para penerima PKH dan BPNT, apakah jumlah bantuan yang diterima akan meningkat.
Meskipun anggaran keseluruhan dinaikkan, belum ada kepastian apakah besaran bantuan yang diterima oleh penerima manfaat akan berubah.
Saat ini, bantuan PKH masih diberikan berdasarkan komponen yang sudah ada, seperti anak sekolah (SD, SMP, SMA), lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan balita.
Beberapa penerima manfaat juga menerima bantuan lain dari Kementerian Sosial, seperti bantuan permakanan, bantuan atensi untuk yatim piatu, dan rumah sejahtera terpadu.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua penerima PKH dan BPNT mendapatkan bantuan tambahan ini, tergantung pada kriteria dan data yang digunakan oleh pemerintah.
