Beberapa kendala yang dihadapi dalam rekrutmen ini juga mencakup masalah alokasi anggaran, di mana sering kali anggaran yang dialokasikan untuk formasi ASN tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Hal ini diperburuk dengan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, yang membuat banyak peserta tes yang sudah lolos tidak dapat ditempatkan karena alasan anggaran.
Selain itu, muncul juga isu mengenai kebijakan yang tidak konsisten antar daerah, di mana beberapa daerah menolak membuka formasi untuk honorer karena alasan tertentu, seperti keinginan untuk mempertahankan tenaga honorer yang sudah ada atau karena perbedaan kebijakan antar instansi.
Dalam konteks ini, Komisi X DPR RI terus berupaya untuk mengawal proses ini, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar.
Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen ASN, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama para tenaga honorer yang telah mengabdi dalam waktu yang lama.
Meskipun jumlah tenaga honorer yang tersisa kini sudah semakin sedikit, mereka tetap membutuhkan perhatian dan kepastian mengenai status mereka di masa depan.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan proses rekrutmen ini, baik untuk PNS maupun P3K, agar tidak ada lagi tenaga honorer yang terpinggirkan. ***
