“Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, dikutip dari cnbcindonesia.com, Senin (5/2/2024).
Mantan petinggi Bank Dunia ini berjanji akan memonitor realisasi anggaran bansos tersebut. Dia menegaskan bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan.
Sri Mulyani memberikan tanggapan tentang bansos yang menjadi perhatian menjelang Pemilihan Presiden 2024. Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan bansos berbentuk BLT baru untuk mengatasi masalah pangan bagi 18,8 juta penerima. Setiap penerima akan mendapat BLT sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan, yaitu Januari sampai Maret 2024.
Akan tetapi, pemerintah Jokowi memilih untuk menyalurkan bansos secara langsung pada Februari bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menimbulkan kritik.
Sri Mulyani menegaskan bansos adalah program yang sudah termasuk dalam anggaran APBN.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata dia.
