Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Kabar Baik! Pensiunan ASN Bisa Pilih Fully Funded atau Pay As You Go, Pesangon Cair Sebelum Lebaran!

Hal ini menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan pengelolaan dana pensiun yang lebih optimal, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong akumulasi dana jangka panjang yang berkesinambungan.

Tata Kelola yang Baik

Pengelolaan dana pensiun yang baik harus berlandaskan prinsip good pension fund governance.

Prinsip ini meliputi beberapa aspek penting:

  1. Transparansi Pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara terbuka, dengan menyediakan informasi keuangan kepada publik secara jelas. Transparansi ini juga mencakup pembentukan komite pengawas independen, khususnya untuk institusi di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  2. Akuntabilitas Institusi pengelola dana pensiun harus dapat dipercaya dan menjalankan sistem keuangan yang akuntabel. Pemeriksaan berlapis, baik melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun audit internal, perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.
  3. Tanggung Jawab (Responsibility) Pengelola dana pensiun harus memahami bahwa mereka mengelola dana masyarakat, khususnya dana ASN, TNI, dan Polri, yang sangat dibutuhkan pada masa pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
  4. Independensi Institusi pengelola dana pensiun harus bersifat independen agar tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
  5. Keadilan (Fairness) Investasi dan pengelolaan dana harus dilakukan secara adil dan wajar, tanpa tergiur oleh tawaran yang berisiko tinggi namun tidak sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat.

Peran Digitalisasi dalam Pengawasan

Digitalisasi diharapkan mampu memperkuat pengawasan dana pensiun, terutama untuk institusi di bawah BUMN.

Meski demikian, efektivitas digitalisasi tetap bergantung pada integritas manusia yang mengelolanya.

Beberapa kasus seperti Jiwasraya, Asabri, dan Taspen menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun yang buruk dapat membawa kerugian besar.

Oleh karena itu, selain digitalisasi, diperlukan pembinaan dan pelatihan bagi para pengelola agar mereka dapat menjalankan tugas secara amanah dan profesional.

Peran Hukum dan Pengawasan

Halaman: 1 2 3
Sebelumnya Selanjutnya
Share: