Aturan ini berlaku asalkan menteri yang bersangkutan menerima SK pemberhentian yang ditandatangani oleh Presiden.
Keputusan ini tentu menuai kritik, terutama dari kalangan pensiunan ASN yang merasa tidak adil karena mereka harus bekerja puluhan tahun sebelum dapat menikmati pensiun.
Sementara itu, menteri yang hanya menjabat beberapa bulan sudah bisa mendapatkan hak pensiun yang sama.
Dalam situasi ini, masyarakat berharap agar pemerintah lebih bijak dalam melakukan reshuffle kabinet di masa-masa akhir pemerintahan, karena keputusan ini dinilai bisa menyebabkan pemborosan anggaran negara.
Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, malah harus dialokasikan untuk pensiun seumur hidup bagi menteri dengan masa jabatan yang sangat singkat. ***
