Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengalokasikan anggaran sebesar 360 miliar rupiah dalam APBN 2025 untuk berbagai kegiatan penting, salah satunya adalah penyusunan aturan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Langkah ini tentu menjadi kabar baik bagi para ASN, TNI, dan Polri, yang telah menantikan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji.
Menurut informasi yang dikutip dari CNN Indonesia, pagu anggaran ini akan digunakan untuk merancang peraturan pemerintah yang mendukung kenaikan gaji bagi PNS, TNI, dan Polri.
Dengan adanya anggaran ini, pemerintah tengah bersiap memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat terealisasi pada tahun 2025.
Anggaran dan Prioritas Nasional
Sebanyak 14% dari total anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional, sementara sisanya sebesar 86% akan digunakan untuk kegiatan lainnya yang termasuk dalam lingkup Kemenpan RB.
Salah satu program yang disorot adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI Polri.
Menurut Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Averus, anggaran ini juga akan digunakan untuk merancang peraturan presiden yang terkait dengan pengawasan penerapan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN.
Hal ini penting dalam rangka memastikan bahwa kenaikan gaji dapat berjalan sejalan dengan prinsip meritokrasi yang adil dan transparan.
Dukungan dari Kementerian Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, juga menegaskan bahwa APBN 2025 telah dirancang untuk mengakomodasi rencana kenaikan gaji ini.
“Kami memastikan bahwa anggaran telah disiapkan, namun pelaksanaannya akan tergantung pada keputusan presiden terpilih di periode 2024-2029,” ujarnya.
Jika presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan persetujuannya setelah pelantikannya pada 20 Oktober mendatang, maka kenaikan gaji akan segera dieksekusi.
Mempersiapkan Kebijakan yang Pro-Rakyat
Halaman : 1 2 Selanjutnya
