Namun, hal yang berbeda mungkin terjadi pada pemberian THR dan gaji ke-13.
Mengingat kebutuhan yang meningkat, terutama untuk hari raya dan biaya anak-anak masuk sekolah, pemerintah kemungkinan akan tetap memprioritaskan pemberian THR dan gaji ke-13.
Ini adalah langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan sedikit kelegaan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Reformasi Pensiun yang Mendesak
Salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah reformasi program pensiun bagi ASN.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan reformasi penting dalam desain pensiun.
Salah satu tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik.
Pemerintah menyadari bahwa manfaat pensiun yang diterima oleh PNS saat ini relatif rendah dan cenderung terus menurun.
Reformasi ini akan difokuskan pada penyesuaian skema iuran yang berbasis pada take home pay (THP), yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih baik dan lebih adil antar jabatan.
Kesimpulannya, di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan reformasi pensiun yang mendesak, kebijakan kenaikan gaji pensiunan TNI, Polri, dan PNS di tahun 2025 masih penuh tanda tanya.
Namun, ada harapan bahwa pemerintah akan tetap memberikan THR dan gaji ke-13 sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama para pensiunan.
Apapun kebijakan yang diambil, penting bagi kita semua untuk tetap mengikuti perkembangan dan mempersiapkan diri dengan baik. ***
