Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu bentuk kepegawaian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
PPPK adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Salah satu hal yang menjadi perhatian PPPK adalah gaji dan tunjangan yang mereka terima.
Sebagai pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja, gaji dan tunjangan PPPK tidak sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Gaji dan tunjangan PPPK ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, resiko, dan hasil kerja.
Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Perpres ini mengatur besaran gaji pokok dan tunjangan kinerja PPPK untuk 17 golongan.
Namun, pada tahun 2024, Presiden Jokowi kembali mengeluarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020.
