Sementara itu, para pelaku korupsi yang memiliki pengaruh atau status sosial yang tinggi cenderung mendapatkan bantuan hukum dengan mudah, berbeda dengan warga desa yang terlibat dalam kasus kecil atau korupsi kecil.
Ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum ini menjadi ironi tersendiri.
Di satu sisi, banyak LSM dan lembaga hukum yang siap membantu mereka yang lemah, tetapi di sisi lain, bantuan hukum untuk warga desa atau kades yang terlibat dalam kasus korupsi jarang tersedia.
Pentingnya kesadaran hukum di desa menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.
Sosialisasi program bantuan hukum atau paralegal perlu ditingkatkan agar para kades dan perangkat desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Selain itu, penguatan masyarakat desa dalam hal kesadaran hukum juga menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di tingkat desa.
Akses terhadap bantuan hukum harus menjadi hak setiap warga, tanpa memandang status sosial atau kekayaan.
