Terkait anggaran, Komisi II dan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk mengalokasikan dana yang cukup guna menutupi kebutuhan rekrutmen P3K ini.
Anggaran tersebut akan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana APBN akan menutupi sebagian besar kekurangan anggaran di daerah yang tidak mampu menanggung beban tersebut.
“Kami sudah menyepakati hal ini. Tidak akan ada masalah terkait anggaran karena sudah ada jaminan dari pemerintah pusat melalui APBN,” tambah Junimart Girsang.
Rekrutmen P3K tahun ini akan dilakukan tanpa membuka pendaftaran dari luar.
Hanya tenaga honorer yang telah terdaftar di BKN yang akan dimasukkan dalam proses pengangkatan ini.
Proses ini diharapkan selesai seluruhnya pada akhir Desember 2024.
Masa Depan Tenaga Honorer dan P3K
Dengan adanya rencana ini, para tenaga honorer bisa sedikit bernafas lega.
Pemerintah memberikan jaminan bahwa seluruh tenaga honorer yang telah memenuhi syarat akan diangkat menjadi P3K secara resmi.
Tidak hanya itu, ada juga wacana bahwa tenaga P3K yang masih memiliki usia di bawah 45 tahun dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi CPNS di kemudian hari.
Namun, hingga saat ini, masih ada 0,01% tenaga honorer yang belum lolos verifikasi.
Pemerintah menyatakan bahwa proses verifikasi ulang akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keabsahan data.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengeluarkan aturan pelaksana yang lebih rinci terkait pengangkatan ini.
Pengangkatan 1,7 juta tenaga honorer menjadi P3K diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Dengan demikian, tenaga honorer akan memperoleh hak yang setara dengan ASN lainnya dalam hal status kepegawaian dan fasilitas yang diterima. ***
