Menkeu Sri Mulyani Umumkan Kesejahteraan Baru bagi ASN dan Pensiunan

Presiden Republik Indonesia memulai tahun baru dengan langkah yang tidak biasa.

Untuk pertama kalinya, seorang presiden menghadiri langsung agenda tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan.

Kunjungan ini menjadi sinyal kuat tentang pentingnya pengelolaan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global.

Dalam kunjungannya, Presiden tidak hanya menyampaikan arahan tetapi juga berinteraksi langsung dengan para pejabat Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan, yang mendampingi Presiden, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bersifat kerja, bukan sekadar seremoni.

“Kami melaporkan kepada Presiden mengenai pelaksanaan APBN 2024, yang secara keseluruhan menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan semester pertama tahun lalu. Meski ada tekanan dan kontraksi pada awal tahun, penerimaan negara berhasil tumbuh kembali pada semester kedua,” jelas Menteri Keuangan.

APBN 2024 ditutup dengan kondisi sehat meski ada tantangan besar, termasuk pengeluaran ekstra untuk pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta berbagai bantuan sosial untuk mengatasi dampak El Niño.

Defisit anggaran tercatat lebih kecil dibandingkan prediksi awal, yakni mendekati angka 2,7% dari PDB, jauh di bawah target yang diamanatkan.

“Presiden meminta agar kabar baik ini bisa disampaikan kepada publik.

Ini menjadi awal yang positif untuk memasuki tahun 2025 dengan fondasi fiskal yang kuat,” tambahnya.

Dukungan untuk Inovasi Keuangan dan Ekonomi Berkelanjutan

Selain laporan terkait APBN, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan, termasuk implementasi Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Langkah ini bertujuan menciptakan iklim inovasi yang tetap mengedepankan tata kelola yang baik.

Dalam sektor lingkungan, pemerintah memperkenalkan regulasi pajak karbon dan batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

Menteri Keuangan menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

“Kami juga memberikan insentif fiskal untuk sektor prioritas seperti properti, otomotif, dan UMKM.

Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus membantu masyarakat mengatasi beban ekonomi,” ujarnya.

Edukasi Keuangan untuk Generasi Muda

Dalam forum tersebut, Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya edukasi literasi keuangan, terutama di kalangan generasi muda.

Ia mengusulkan agar konsep dasar investasi dan pasar modal diperkenalkan sejak dini di tingkat pendidikan dasar.

“Ini bukan hanya tentang mengajarkan membeli saham atau surat berharga, tetapi juga menciptakan kebiasaan menabung dan berinvestasi yang sehat. Kami ingin masyarakat semakin percaya diri untuk berpartisipasi di pasar modal tanpa khawatir terhadap risiko yang tidak transparan,” katanya.

Menutup acara, Presiden kembali menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah ketidakpastian global.

Ia menyebut bahwa tantangan geopolitik masih akan memengaruhi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Namun, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus maju.

“Indonesia adalah negara kaya dengan kekayaan alam dan posisi geostrategis yang luar biasa. Dengan asas kekeluargaan, kita harus memastikan kekayaan ini membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mari kita jaga spirit positif ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” pesan Presiden.

Kunjungan ini memberikan semangat baru, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kemajuan di berbagai sektor. ***