Situasi serupa terjadi di Jawa Timur, di mana dari total 20.000 tenaga honorer, pemerintah daerah hanya mengusulkan 3.000 formasi.
Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini dengan maksimal agar lebih banyak tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada seleksi tahap kedua.
Sebagai langkah alternatif, tenaga honorer yang belum dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu akan dialihkan ke formasi PPPK paruh waktu.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera menyelesaikan persoalan ini.
Hal ini menjadi penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen tenaga honorer baru telah dilarang.
Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait tunjangan dan anggaran fiskal daerah. Gaji PPPK akan tetap setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, tunjangan kinerja untuk PPPK akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Hal ini menjadi perhatian utama dalam menyusun usulan formasi tambahan, agar tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK tetap mendapatkan hak yang sesuai.
Dengan adanya afirmasi khusus ini, tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 tanpa kode “L” memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Ini adalah langkah nyata dari pemerintah untuk memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.
Semoga informasi ini membawa manfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer.
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. ***
