Guru honorer di Indonesia menghadapi tantangan serius dengan tidak mendapat formasi di pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Kategori ini, yang tetap tidak mendapat formasi di pengangkatan PPPK 2024, telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan mereka.
Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, situasi ini semakin mengkhawatirkan karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan terakomodasi dalam sistem paruh waktu.
Penjelasan dari Nunuk Suryani menunjukkan bahwa guru honorer, termasuk P1 (prioritas 1), yang tidak terakomodasi dalam PPPK 2024 harus memenuhi beban kerja yang sama dengan PPPK.
Ini menimbulkan ketidakpastian besar bagi ribuan guru honorer yang telah berkontribusi dalam dunia pendidikan.
Kemendikbudristek telah mengusulkan sebanyak 419.146 formasi guru PPPK untuk tahun 2024.
Namun, harapan tersebut terasa luntur ketika usulan tersebut jauh di bawah harapan, bahkan menurun dari seleksi tahun-tahun sebelumnya.
Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang dianggap prioritas, sedangkan sisanya dibiarkan tanpa kepastian.
Nunuk menggarisbawahi perlunya kerja sama dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini.
