Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Pembahasan Revisi UU Desa, Ini Alasan IPPMI

- Editor

Minggu, 18 Februari 2024 - 13:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk Paulus (kedua kiri) menerima dokumen pandangan fraksi PKB dari Anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah terkait RUU Desa saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk Paulus (kedua kiri) menerima dokumen pandangan fraksi PKB dari Anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah terkait RUU Desa saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom

Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) mendesak pemerintah dan DPR RI menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alasannya, pembahasan revisi UU Desa kurang kondusif karena dilakukan di tengah proses Pemilu 2024.

IPPMI juga mendorong agar pembahasan revisi UU Desa diserahkan kepada pemerintah dan DPR baru hasil Pemilu 2024.

Pembahasan Revisi UU Desa Rawan Ditunggangi Oknum

Pimpinan Presidium Dewan Pimpinan Nasional (DPN) IPPMI Grace Palayukan mengatakan bahwa pembahasan revisi UU Desa pada situasi saat ini rawan ditunggangi oknum dan transaksi politik.

Selain itu, Grace khawatir pembahasan revisi UU Desa akan berjalan tidak optimal setelah Pemilu 2024 karena semangat dan motivasi anggota DPR yang akhirnya tidak terpilih pada 14 Februari 2024 mengalami penurunan.

Grace juga khawatir apabila revisi UU Desa dibahas hingga disahkan dalam waktu yang terburu-buru karena waktu antara dimulainya pembahasan revisi UU Desa hingga terbentuknya pemerintahan dan legislatif yang baru cukup sempit.

“Hal itu akan berdampak pada kualitas dan substansi dari UU Desa ini.¬†Apalagi jika Revisi UU Desa cenderung asal beres,” katanya.

Pembahasan Revisi UU Desa Harus Berbasis Eviden dan Data Lapangan

Berita Terkait

5 BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DIPERCEPAT MULAI HARI INI SELASA CAIR + TAMBAHAN TGL 16 – 31 JULI 2024?
Penting! 13 Aturan Baru Perhitungan Uang KPM PKH Ditetapkan, Simak Hasil Rapat P2K2 dan Cara Cek Saldo PKH BPNT!
PKH HARI INI, POSITIF 1 BANSOS INI CAIR MERATA HARI INI DI BULAN JULI BAHAGIA! SEGERA SIMAK
Kabar Gembira! Paparan Langsung dari Dirjen GTK Kemdikbud Untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi
Hore… Tahun Ajaran Baru Semua Guru sertifikasi dan Non Sertifikasi Dapat Tunjangan
10 Poin Penting tentang Piloting PPG Daljab 2024 untuk Penuntasan Sertifikasi Guru Tertentu (Daljab)
Viral! Komitmen Prabowo Untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi Jelang Dilantik Jadi Presiden
BARU MASUK! GURU SUDAH DIGUYUR TUNJANGAN! PENCAIRAN SERTIFIKASI GURU TW 2 NAUNGAN KEMENDIKBUD

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:10 WITA

5 BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DIPERCEPAT MULAI HARI INI SELASA CAIR + TAMBAHAN TGL 16 – 31 JULI 2024?

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:06 WITA

Penting! 13 Aturan Baru Perhitungan Uang KPM PKH Ditetapkan, Simak Hasil Rapat P2K2 dan Cara Cek Saldo PKH BPNT!

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:03 WITA

PKH HARI INI, POSITIF 1 BANSOS INI CAIR MERATA HARI INI DI BULAN JULI BAHAGIA! SEGERA SIMAK

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:00 WITA

Kabar Gembira! Paparan Langsung dari Dirjen GTK Kemdikbud Untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi

Selasa, 16 Juli 2024 - 01:54 WITA

Hore… Tahun Ajaran Baru Semua Guru sertifikasi dan Non Sertifikasi Dapat Tunjangan

Berita Terbaru