Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Pembahasan Revisi UU Desa, Ini Alasan IPPMI

- Editor

Minggu, 18 Februari 2024 - 13:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk Paulus (kedua kiri) menerima dokumen pandangan fraksi PKB dari Anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah terkait RUU Desa saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk Paulus (kedua kiri) menerima dokumen pandangan fraksi PKB dari Anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah terkait RUU Desa saat Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom

Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) mendesak pemerintah dan DPR RI menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alasannya, pembahasan revisi UU Desa kurang kondusif karena dilakukan di tengah proses Pemilu 2024.

IPPMI juga mendorong agar pembahasan revisi UU Desa diserahkan kepada pemerintah dan DPR baru hasil Pemilu 2024.

Pembahasan Revisi UU Desa Rawan Ditunggangi Oknum

Pimpinan Presidium Dewan Pimpinan Nasional (DPN) IPPMI Grace Palayukan mengatakan bahwa pembahasan revisi UU Desa pada situasi saat ini rawan ditunggangi oknum dan transaksi politik.

Selain itu, Grace khawatir pembahasan revisi UU Desa akan berjalan tidak optimal setelah Pemilu 2024 karena semangat dan motivasi anggota DPR yang akhirnya tidak terpilih pada 14 Februari 2024 mengalami penurunan.

Grace juga khawatir apabila revisi UU Desa dibahas hingga disahkan dalam waktu yang terburu-buru karena waktu antara dimulainya pembahasan revisi UU Desa hingga terbentuknya pemerintahan dan legislatif yang baru cukup sempit.

“Hal itu akan berdampak pada kualitas dan substansi dari UU Desa ini.¬†Apalagi jika Revisi UU Desa cenderung asal beres,” katanya.

Pembahasan Revisi UU Desa Harus Berbasis Eviden dan Data Lapangan

Berita Terkait

PKH Cair Semua Komponen, SP2D KPM Kategori Ini Cair Dua Kali Lipat! BLT MRP Rp600 Ribu Update?
FIX! Bantuan PKH Cair Lagi Alokasi Hingga Juni 2024, Terpantau 2 Daerah Ini Cair Duluan
Cek Sekarang! Update Status PKH, BPNT, POS/KKS Sudah Berubah, Hari Ini PKH, BPNT 3 Bulan Cair Bersamaan
Akhirnya Cair! Update Senin 22 April 2024 Ada 2 Bansos BLT Tunai Cair Rp600 Ribu, Rp450 Ribu dan Rp1,8 Juta
ALHAMDULILLAH! Akhirnya Bansos PKH & BPNT CAIR, Status di SIKS-NG Sudah SI, Catat Jadwal Pencairannya
BPJS Kesehatan Luncurkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), Begini Rinciannya
Pengumuman Penting! Seleksi Calon Pendidik Tetap Community Learning Centre (CLC) Tahap 12
Update Terbaru! Pencairan Tambahan 100% 1 Bulan Tunjangan Sertifikasi Guru dalam THR
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 02:09 WITA

PKH Cair Semua Komponen, SP2D KPM Kategori Ini Cair Dua Kali Lipat! BLT MRP Rp600 Ribu Update?

Senin, 22 April 2024 - 02:05 WITA

FIX! Bantuan PKH Cair Lagi Alokasi Hingga Juni 2024, Terpantau 2 Daerah Ini Cair Duluan

Senin, 22 April 2024 - 02:01 WITA

Cek Sekarang! Update Status PKH, BPNT, POS/KKS Sudah Berubah, Hari Ini PKH, BPNT 3 Bulan Cair Bersamaan

Senin, 22 April 2024 - 01:46 WITA

Akhirnya Cair! Update Senin 22 April 2024 Ada 2 Bansos BLT Tunai Cair Rp600 Ribu, Rp450 Ribu dan Rp1,8 Juta

Senin, 22 April 2024 - 01:42 WITA

ALHAMDULILLAH! Akhirnya Bansos PKH & BPNT CAIR, Status di SIKS-NG Sudah SI, Catat Jadwal Pencairannya

Senin, 22 April 2024 - 01:25 WITA

Pengumuman Penting! Seleksi Calon Pendidik Tetap Community Learning Centre (CLC) Tahap 12

Senin, 22 April 2024 - 01:19 WITA

Update Terbaru! Pencairan Tambahan 100% 1 Bulan Tunjangan Sertifikasi Guru dalam THR

Senin, 22 April 2024 - 01:16 WITA

Kabar Gembira! PT Taspen Bakal Cairkan 3 Tunjangan Pensiunan PNS Pada Bulan…

Berita Terbaru