MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024
Tanggal: 12 Desember 2024
Sifat: Sangat Segera
Lampiran: –
Hal: Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non-ASN
Yth.
- Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
- Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
Di Tempat
Dengan hormat,
Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN,” kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Kami mengapresiasi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah mengusulkan kebutuhan PPPK Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan PPPK.
- Sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun 2024 sedang berlangsung.
- Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah:
a. Tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
b. Apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, dan anggaran untuk PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
c. Bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.
Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Rini Widyantini
Tembusan:
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri
- Kepala BKN
- Kepala BPKP