Sani Iskandar menyarankan agar pemerintah menunda implementasi kebijakan ini dan mengajak dialog terbuka dengan semua pihak terkait, termasuk pekerja dan pengusaha.
Rian Nugroho menekankan bahwa kegagalan kebijakan perumahan sebelumnya, seperti Baperarum, harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
Model bisnis Tapera yang mirip dengan Baperarum dikhawatirkan akan mengalami nasib yang sama jika tidak dilakukan dengan lebih hati-hati.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menunda kebijakan ini, melakukan dialog yang inklusif, dan memastikan setiap proses kebijakan dilakukan dengan transparansi dan kolaborasi.
Diskusi ini menyoroti pentingnya inklusivitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan publik.
Kebijakan Tapera, meskipun bertujuan mulia untuk menyediakan perumahan bagi pekerja, harus dipertimbangkan kembali untuk menghindari duplikasi iuran yang memberatkan dan potensi dampak negatif jangka panjang.
Pemerintah diharapkan dapat lebih kolaboratif dengan mengundang semua pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat.
