Dalam dunia politik, janji-janji adalah hal yang biasa, namun janji yang dipegang teguh selama bertahun-tahun adalah hal yang patut diperhatikan.
Prabowo Subianto, calon presiden yang telah beberapa kali mengikuti pemilihan, tampaknya memiliki satu janji yang selalu ia usung: jaminan sosial.
Dari pemilihan presiden ke pemilihan presiden, visi ini terus ia bawa, meski dengan calon wakil presiden yang berbeda-beda.
Pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo kembali menegaskan komitmennya pada jaminan sosial, terutama bagi mereka yang paling rentan.
Ia berencana melanjutkan dan bahkan menambah program-program kartu kesejahteraan yang sudah ada.
Tapi, apakah program ini benar-benar solusi untuk masalah kemiskinan, atau sekadar strategi politik?
Mengapa Bansos Penting?
Bansos, atau bantuan sosial, pada dasarnya adalah skema pemerintah untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat.
Dalam konteks kemiskinan, bansos sering kali menjadi alat utama untuk memberikan bantuan segera kepada mereka yang paling membutuhkan.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp 147 triliun untuk bansos, jumlah yang tidak main-main, mengingat ini hampir 55 persen dari anggaran perlindungan sosial.
Bansos memang dapat memberikan dampak langsung dalam mengurangi kemiskinan pendapatan, yang biasanya diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan kata lain, bansos bisa mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi, apakah ini cukup?
Ketepatan Sasaran: Kunci Keberhasilan Bansos
Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa penyaluran bansos di Indonesia sering kali tidak tepat sasaran.
Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sering kali tidak sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan.
Data BPS 2023 mencatat hanya sekitar 30 persen dari 20 persen penduduk termiskin yang menerima PKH, dan 28 persen yang menerima BPNT.
Bahkan, ada kelompok 20 persen terkaya yang justru mendapatkan bantuan ini.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data yang digunakan untuk menyalurkan bansos masih perlu ditingkatkan.
Meskipun pemerintah sudah mencoba menggunakan data baru seperti P3KE, indikasi menunjukkan bahwa masalah penyaluran bansos masih akan terus ada.
Bansos dan Variasi Kemiskinan: Tantangan Lain yang Perlu Diatasi
