Suharso menambahkan bahwa penentuan lokasi pusat distribusi harus mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
“Misalnya di suatu daerah ada 100 ribu orang yang akan menerima manfaat, maka pusat distribusi harus berada di lokasi yang strategis dan diperlukan belanja modal untuk itu,” jelasnya.
Namun, Suharso juga mengungkapkan bahwa detail penggunaan anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Biaya operasional untuk Badan Gizi Nasional, yang akan mengelola program ini, juga masih menunggu pengajuan resmi dari lembaga terkait.
Dalam rencana awal yang dipaparkan oleh Bappenas, pelaksanaan MBG akan menargetkan sekitar 20 juta penerima di 5.000 unit pelayanan.
Anggaran Rp 71 triliun yang disiapkan pemerintah sudah mencakup biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang mengelola program MBG, sebagaimana tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. ***
