Pemerintah Indonesia memiliki agenda yang penting dalam pengadaan pegawai ASN pada tahun 2024.
Rencana ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tahun 2023 yang menegaskan pentingnya penataan ASN untuk menjawab tuntutan zaman, termasuk adaptasi terhadap transformasi digital.
Berikut adalah beberapa poin utama terkait rencana pengadaan pegawai ASN pada tahun ini:
1. Penataan Tenaga Kesehatan dan Non-ASN:
Prioritas pertama adalah penataan tenaga kesehatan, mengingat situasi kesehatan yang terus berubah dan berkembang.
Pemerintah juga berupaya optimal dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN, termasuk perekrutan pegawai non-ASN sesuai kebutuhan.
2. Rekrutmen Talenta Baru dan Fresh Graduate:
Selain penataan, pemerintah juga membuka rekrutmen untuk talenta baru dan lulusan baru melalui seleksi CPNS.
Langkah ini sejalan dengan kebutuhan untuk penyegaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi.
3. Reduksi Rekrutmen Jabatan Terdampak Transformasi Digital:
Transformasi digital telah mengubah lanskap kerja secara signifikan, oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk mengurangi rekrutmen pada jabatan yang terdampak langsung oleh perubahan teknologi.
4. Harmonisasi Peraturan Pengadaan ASN:
Untuk mendukung proses pengadaan ASN, pemerintah sedang mengharmonisasi peraturan terkait, termasuk penggabungan dua peraturan terkait pengadaan P3K dan PNS menjadi satu kebijakan.
Hal ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang ada dan memastikan konsistensi dalam proses pengadaan.
5. Tahapan Proses Pengadaan ASN:
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
