Jakarta — Pemerintah Indonesia percaya diri inflasi di 2024 akan mampu terkendali di bawah 3%, yakni di level 2,8%. Ekonom senior Aviliani menilai target itu memang bisa tercapai, namun pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah, diantaranya yakni menjaga ketersediaan bahan pokok.
“PR-nya walau pemerintah menargetkan 3% inflasi tapi catatannya harus bisa menjaga (stok pangan). Dengan El Nino yang terjadi, kita sudah persiapkan impor atau produksi sendiri,” katanya dalam Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan digelar Rumah Sawit Indonesia di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ancaman krisis makanan global tahun ini efek fenomena El Nino yang diprediksi masih akan membayangi hingga tahun 2024. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut penguatan fenomena El Nino diprediksi mencapai puncaknya pada Desember hingga Januari.
Fenomena ini bisa berdampak pada stok kebutuhan pokok karena ada potensi gagal panen. Selain El Nino, pemerintah juga harus mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia.
“Kedua, BBM berpengaruh pada harga pangan. Harga minyak dunia sempat turun ke US$ 80 per barel, diperkirakan bisa meningkat juga. Jadi dua hal ini harus diantisipasi pemerintah agar kita bisa mendapat 3%. Kemarin bisa rendah karena menjaga dari BBM subsidi sehingga bisa dijaga, lalu untuk menjaga pangan beri dana distribusi pada desa, ini yang harus diperhatikan tahun ini,” sebut Aviliani.
Harga minyak dunia menguat pada Rabu (10/1) pagi. Dilansir Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent naik 29 sen, atau 0,4 persen, menjadi US$77,88 per barel pada 01.38 GMT. Padahal kemarin harga minyak mentah berjangka Brent naik 29 sen, atau 0,4 persen, menjadi US$77,88 per barel pada 01.38 GMT.
Demi menjaga inflasi tetap stabil, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok tetap ada. Karena itu, distribusi pangan ke pasaran harus tetap berjalan. Jika tidak, harga bisa naik karena stok menipis.
“Iya sudah harus dipikirkan karena kita sudah nggak ada lagi dana PEN, kalau kemarin 2022 masih ada, sekarang ngga ada sama sekali, 2023 windfall komoditas, jadi ada membantu subsidi. Kalau sekarang mungkin masalahnya sejauh mana harga komoditas turun berarti pajak berpengaruh itu pengaruhi juga subsidi nanti,” ujar Aviliani.
