Pemerintah telah menyiapkan formasi untuk pelamar tenaga non-ASN atau honorer sebanyak 1.31.554 formasi yang akan dibuka pada September atau Oktober 2024.
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 akan menjadi prioritas dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Kendati demikian, banyak pihak yang masih menantikan kelanjutan dari kebijakan ini, khususnya pemerintah daerah yang berharap kejelasan terkait nasib tenaga honorer mereka.
Banyak tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun, masih menunggu kepastian apakah mereka akan diangkat sebagai ASN atau tetap berada dalam status yang tidak pasti.
Situasi ini menambah beban bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia yang ada.
Agung Diantoro menambahkan bahwa pihaknya berharap agar proses pengesahan PP Manajemen ASN ini tidak terhambat lebih lama lagi.
“Kami di DPR akan terus memantau perkembangan ini, karena ini menyangkut kesejahteraan dan masa depan para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah harus segera bergerak agar tidak ada lagi tenaga honorer yang nasibnya menggantung,” tambahnya.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat dan target pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer pada akhir 2024, penerbitan PP Manajemen ASN menjadi sangat krusial.
Masyarakat, khususnya tenaga honorer, menantikan langkah konkret dari pemerintah demi mencapai kepastian yang selama ini mereka tunggu-tunggu. ***
