Namun, dalam menjalankan wewenang tersebut, Kepala Desa wajib menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Jika tidak, sanksi akan menanti.
Pasal 28 lebih lanjut mengatur bahwa Kepala Desa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 akan dikenai sanksi administratif.
Langkah-langkah hukum ini penting untuk memastikan bahwa Kepala Desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam pengelolaan perangkat desa.
Tanpa kepatuhan pada hukum, pemerintahan desa dapat kehilangan integritas dan kepercayaan dari masyarakat.
Pentingnya Mengikuti Mekanisme
Mengapa Kepala Desa harus berpedoman pada mekanisme yang ditetapkan?
Jawabannya sederhana: untuk memastikan transparansi, keadilan, dan profesionalisme dalam pemerintahan desa.
Mekanisme ini juga dirancang untuk melindungi hak-hak perangkat desa yang diberhentikan.
Jika pemberhentian dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa prosedur yang tepat, tentu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat desa dan dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan desa itu sendiri.
Penutup
Demikianlah penjelasan mengenai sanksi hukum yang dapat menjerat Kepala Desa jika sembarangan memberhentikan perangkat desa.
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa harus selalu menaati aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan.
Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya tentang isu-isu hukum lainnya. ***
