Dalam menjaga integritas dan netralitas aparatur desa, terdapat aturan ketat yang melarang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari terlibat dalam politik praktis, termasuk kampanye Pilkada.
Aturan ini tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Larangan dan Sanksi
Menurut Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017, aparatur desa dilarang melakukan politik praktis.
Sanksi yang dikenakan jika terbukti melanggar dapat berupa pidana penjara dan denda.
Larangan ini juga diperkuat oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit menyatakan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada.
Konsekuensi Pelanggaran
Aparatur desa yang melanggar larangan ini dapat menghadapi sanksi administratif, disiplin, pidana, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Misalnya, Pasal 494 UU Pemilu menyebutkan bahwa aparatur desa yang melanggar larangan kampanye dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Pentingnya Netralitas Aparatur Desa
Netralitas aparatur desa sangat penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan pelayanan yang tidak terganggu kepada masyarakat.
