Untuk instansi yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Proses pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi.
Prinsip yang ditegaskan dalam kesepakatan ini adalah tidak adanya pengurangan penghasilan, PHK massal, atau penambahan beban anggaran.
Peraturan Menteri dan Tenggang Waktu Pemerintah
MenPAN RB menyatakan bahwa ketentuan tentang mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Komisi II DPR menekankan bahwa pemerintah diberikan tenggang waktu hingga April 2024 untuk merampungkan PP turunan UU ASN Nomor 20.
Komisi II DPR Mengawal Nasib Tenaga Honorer
Doli juga menambahkan bahwa Komisi II DPR terus mengawal dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Saat ini, pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah yang diharapkan selesai sebelum April 2024.
Seleksi CASN dan Formasi CPNS
